Bank sentral Inggris, Bank of England (BOE), merilis rancangan regulasi baru untuk stablecoin. Meskipun dokumen konsultasi tersebut mempertimbangkan masukan dari industri kripto, beberapa pihak menilai aturan ini tetap terlalu ketat.

Dokumen tersebut terbit pada 10 November, sekitar dua tahun setelah BOE mengeluarkan diskusi awal yang saat itu dianggap dapat “menghancurkan” ekosistem aset digital Inggris.

BOE mengungkap bahwa mereka menerima masukan dari 46 pemangku kepentingan, termasuk bank, penyedia layanan pembayaran non-bank, operator sistem pembayaran, asosiasi perdagangan, akademisi, dan individu.

Walau beberapa persyaratan paling keras telah dihapus, industri kripto menilai BOE masih “terlalu berhati-hati dan restriktif,” menurut Tom Rhodes, Chief Legal Officer dari penerbit stablecoin Agant.

Bank of England tetap berhati-hati terhadap stablecoin

Menurut Rhodes, versi terbaru regulasi ini memang lebih baik dibanding draf tahun 2023.

Ia menyoroti inovasi seperti akses langsung ke fasilitas likuiditas BOE dan kemampuan menerapkan repo cadangan untuk kebutuhan likuiditas, yang dapat memperkuat pasar stablecoin di Inggris tanpa mengorbankan stabilitas.

Namun, Rhodes menyebut bahwa BOE masih “sangat vokal” mengenai risiko stablecoin, termasuk risiko bagi sistem pembayaran.

Salah satu aturan paling kontroversial adalah pembatasan pada stablecoin ritel sistemik, yaitu stablecoin yang digunakan secara luas untuk pembayaran sehari-hari seperti belanja atau gaji.

BOE mengusulkan batas:

• £20.000 untuk individu,

• £10 juta untuk bisnis,

yang menerima stablecoin sebagai metode pembayaran—kenaikan dari proposal awal, tetapi tetap menuai kritik.

Influencer kripto Aleksandra Huk menulis:

“Bank of England ingin membatasi kepemilikan stablecoin pada £20.000. Siapa yang memberi mereka hak untuk mengatur apa yang boleh kita beli dan simpan?”

Namun proposal tersebut hanya berlaku untuk stablecoin berbasis pound sterling dalam sistem pembayaran Inggris. Bukan USDT, USDC, atau token DeFi lainnya.

Mengapa BOE berhati-hati?

Menurut Ian Taylor dari CryptoUK, kehati-hatian BOE dapat dimaklumi karena bank sentral memiliki mandat menjaga stabilitas keuangan. Jika dana masyarakat berpindah dari bank ke stablecoin, kapasitas bank untuk memberikan kredit akan menurun.

Karena itu, BOE menerapkan pendekatan bertahap.

Rhodes menambahkan bahwa sebagian besar stablecoin di Inggris kemungkinan tidak akan diklasifikasikan sebagai sistemik, sehingga tidak tunduk pada aturan paling ketat. Stablecoin non-sistemik akan diatur oleh FCA dengan kerangka yang lebih ringan.

Masih banyak pekerjaan saat Inggris membuka diri untuk kripto

Akses stablecoin terhadap likuiditas bank sentral dan rekening deposito di BOE merupakan langkah positif. Namun industri kripto menilai masih ada ruang perbaikan.

Batas stablecoin dianggap belum jelas, termasuk bagaimana menentukan kapan sebuah stablecoin “cukup besar” untuk dianggap sistemik.

Taylor mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menegakkan batasan tersebut, mengingat stablecoin bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti exchange, pasar sekunder, ataupun pembayaran gaji.

Arvin Abraham dari Goodwin Procter menekankan bahwa regulator perlu memberikan proses yang cepat dan jelas agar Inggris dapat bersaing dengan yurisdiksi lain.

Sayangnya, kecepatan bukan kekuatan pemerintah Inggris.

Regulasi kripto pertama kali dibahas pada 2017, namun hingga kini kerangka lisensi stablecoin masih belum dirilis. Hal ini mendorong banyak penerbit stablecoin memilih pindah ke negara lain dengan regulasi lebih jelas.

Perlahan namun pasti, regulasi kripto di Inggris mulai terbentuk. Menurut Abraham:

“Bank sentral bersikap pragmatis. Inovasi disambut, tetapi jika Anda ingin token berfungsi seperti uang, maka wajib memiliki kontrol sekelas uang.”