
Regulasi Kripto AS: Wiley Nickel Tegaskan Pentingnya Legislasi Kongres untuk Keamanan Hukum
Mantan anggota Kongres Amerika Serikat, Wiley Nickel, menegaskan bahwa regulasi kripto harus disahkan melalui undang-undang Kongres agar menjadi kebijakan yang permanen dan bermakna.
Dalam wawancara eksklusif dengan Turner Wright dari Cointelegraph, Nickel menekankan perlunya kolaborasi bipartisan untuk mendorong regulasi kripto yang komprehensif. Ia menambahkan:
"Saya pikir sangat penting bagi siapa pun yang peduli dengan isu ini untuk menyadari bahwa jika Anda menginginkan perubahan yang bertahan lama di Washington, maka Anda harus mengesahkan undang-undang melalui Kongres. Jika hanya mengandalkan perintah eksekutif, kebijakan bisa berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan."
Nickel juga menyoroti kekacauan yang terjadi akibat kebijakan ketat Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di bawah kepemimpinan Gary Gensler. Ia berpendapat bahwa Kongres harus mengambil peran lebih besar dalam membentuk regulasi kripto agar kebijakan tidak mudah dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya.
Kongres AS Berlomba Mengesahkan Regulasi Kripto yang Komprehensif
Beberapa anggota Kongres dari kedua partai terus mendorong legislasi terkait kripto untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat.
Pada 6 Maret 2025, Rep. Tom Emmer, yang menjabat sebagai majority whip di DPR AS, kembali mengajukan undang-undang yang melarang pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) di Amerika Serikat.
Sementara itu, Senator Cynthia Lummis dari Wyoming juga mengajukan kembali Bitcoin Act, yang memungkinkan pemerintah AS untuk membeli lebih dari satu juta Bitcoin (BTC).
Di sisi lain, Rep. Byron Donalds mengumumkan rencananya untuk mengajukan rancangan undang-undang yang akan mengabadikan kebijakan cadangan strategis Bitcoin ke dalam hukum, melindungi perintah eksekutif Presiden Donald Trump agar tidak mudah dibatalkan oleh pemerintahan mendatang.
Pada 12 Maret, DPR AS juga memutuskan untuk membatalkan aturan IRS yang mewajibkan platform decentralized finance (DeFi) untuk melaporkan transaksi pengguna ke otoritas pajak AS. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara dengan hasil 292-131.
Dalam Blockworks Digital Asset Summit tahun ini, anggota DPR dari Partai Demokrat, Ro Khanna, menyatakan keyakinannya bahwa Kongres dapat mengesahkan regulasi kripto yang komprehensif pada tahun 2025, termasuk undang-undang untuk stablecoin serta regulasi struktur pasar aset digital.
Dengan semakin besarnya dukungan dari berbagai pihak, banyak pihak di industri kripto berharap bahwa tahun depan akan menjadi momen penting bagi perkembangan regulasi yang lebih jelas dan stabil di Amerika Serikat.