Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk melacak dan membekukan aset kripto Korea Utara yang digunakan untuk mendanai program senjata terlarang.

Inisiatif ini merupakan hasil dari pertimbangan ketat selama 10 bulan untuk memperkuat sanksi yang diterapkan Korea Selatan terhadap Korea Utara.

Versi awal dari RUU tersebut pertama kali diumumkan oleh Badan Intelijen Nasional (NIS) pada bulan November, namun Presiden Yoon Suk Yeol meminta agar itu direvisi dan menyertakan “langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keamanan nasional.”

Menurut laporan media lokal, Korea JoongAng Daily, RRU versi terbaru berisi langkah-langkah untuk “melacak dan menetralisir coin virtual dan aset kripto lainnya yang dicuri oleh Korea Utara melalui peretasan. Menurut laporan tersebut, poin itu tidak termasuk dalam RUU awal yang diajukan NIS tahun lalu. 

Selain RUU keamanan siber yang baru, pemerintah juga dilaporkan berencana membentuk komite keamanan siber nasional di bawah kendali langsung presiden. Komite ini menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan pertahanan negara terhadap upaya peretasan oleh entitas asing.

Menurut laporan tersebut, komite ini akan dipimpin oleh kepala Kantor Keamanan Nasional dan termasuk direktur NIS.

Peretas Korea Utara telah mencuri sejumlah besar aset digital dari banyak korban melalui berbagai eksploitasi. Pada 18 Agustus, firma intelijen blockchain TRM Labs memperkirakan sekitar $2 miliar telah hilang akibat serangan siber Korea Utara sejak tahun 2018.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian kripto senilai $200 juta, yaitu 20% dari semua dana yang dicuri tahun ini.

Yoon Han-hong dari People Power Party, menyoroti bahwa sekitar $52,46 juta dari kelompok peretas kripto Korea Utara kemungkinan mengalir melalui bursa mata uang kripto Korea Selatan. Yang lebih mengkhawatirkan, anyaknya aktivitas kejahatan dunia maya di Korea Utara terkait dengan program misilnya.

Selanjutnya, Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional AS, mengungkapkan bahwa setengah dari program rudal Korea Utara mendapat pendanaan melalui serangan siber dan pencurian kripto.