Inggris secara resmi telah memberlakukan regulasi anti pencucian uang dalam dunia blockchain, yang dikenal sebagai Travel Rule.

Travel Rule mewajibkan penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk memverifikasi dan berbagi informasi pelanggan saat melakukan transfer aset kripto, dengan tujuan membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Dengan berlakunya aturan baru ini, bisnis kripto Inggris dapat menahan transfer aset digital jika dana tersebut dikirim oleh seseorang atau entitas dari yurisdiksi luar negeri yang belum menerapkan Travel Rule.

Selanjutnya, VASP harus melakukan “penilaian berbasis risiko” untuk menentukan apakah aset kripto tersebut boleh diterima oleh penerima.

Aturan yang sama juga berlaku bagi warga Inggris yang ingin mengirim pembayaran ke luar Inggris.

Menurut pernyataan Financial Conduct Authority (FCA), bisnis aset kripto yang berdomisili di Inggris diwajibkan untuk mematuhi aturan saat mengirim atau menerima transfer aset kripto ke perusahaan yang berada di Inggris, atau yurisdiksi mana pun yang telah menerapkan Travel Rule.

Travel Rule dibuat oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) PBB pada Juni 2019. Tujuan mereka adalah untuk menegakkan aturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra Teroris pada aktivitas keuangan on-chain.

Inggris mengesahkan undang-undang untuk mulai menegakkan aturan tersebut pada Juli 2022. Negara lain yang telah mengadopsi Travel Rule termasuk Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Singapura, Swiss, Kanada, Afrika Selatan, Belanda, dan Estonia.

Tantangan Dalam menerapkan Travel Rule

Pimpinan Kebijakan Publik Chainalysis Inggris, Jordan Wain mengatakan bahwa penerapan Travel Rule akan menjadi tantangan. “Perusahaan perlu mengumpulkan informasi Travel Rule yang relevan, dan menciptakan cara untuk menunda, menolak, atau memblokir transfer yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan,” katanya, seperti dikutip dari The Block.

Sementara itu, pejabat Kepatuhan Senior XBTO Aja Heise mengatakan pada The Block bahwa Travel Rule "adalah contoh lain dari jaringan kompleks dari berbagai persyaratan peraturan yang harus diikuti oleh berbagai lembaga."

Heise mempertanyakan apakah peraturan baru ini akan berhasil dalam praktiknya, mengingat persyaratan teknologi dan pengembangan yang diajukan kepada lembaga-lembaga untuk mematuhi persyaratan tersebut.

Heise menambahkan bahwa: “Penyelarasan dan kejelasan peraturan yang lebih baik diperlukan secara global, sehingga institusi memiliki pemahaman yang konsisten mengenai apa yang diharapkan dari mereka.”

Kekhawatiran Heise bukan tanpa alasan. Pada tanggal 23 Juni, FATF mengecam negara-negara anggotanya karena gagal menerapkan Travel Rule secara memadai, karena survei mengungkapkan lebih dari separuh negara yang telah menerapkan aturan tersebut gagal mengambil tindakan apa pun untuk menerapkan aturan tersebut.