Bank sentral Inggris, Bank of England (BOE), merilis rancangan rezim regulasi baru untuk stablecoin. Dokumen konsultasi ini mempertimbangkan pandangan dari industri kripto, namun sejumlah pengamat menilai aturan tersebut tetap bersifat restriktif.

BOE merilis dokumen tersebut pada 10 November — sekitar dua tahun setelah diskusi awal diumumkan. Dokumen pertama menuai kritik dari industri karena dinilai dapat merusak perkembangan aset digital di Inggris.

BOE mengatakan telah menerima masukan dari 46 pihak berbeda, termasuk bank, penyedia layanan pembayaran non-bank, operator sistem pembayaran, asosiasi perdagangan, akademisi, serta individu.

Meskipun BOE tampak menghapus beberapa persyaratan yang dianggap terlalu keras, sejumlah pihak di industri menilai perubahan tersebut masih belum cukup. Tom Rhodes, Chief Legal Officer di penerbit stablecoin Agant yang berbasis di Inggris, mengatakan bank sentral masih “terlalu berhati-hati dan restriktif.”

Bank of England tetap berhati-hati terhadap stablecoin

Versi terbaru ini menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan versi 2023, kata Rhodes kepada Cointelegraph.

“Proposal terbaru mencakup fitur inovatif seperti akses likuiditas langsung dari BOE dan kemampuan repo reserves untuk tujuan likuiditas.”

Ia menambahkan bahwa proposal tersebut dapat dieksplorasi lebih jauh untuk menciptakan rezim aset pendukung yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan stabilitas.

Namun, meski terdapat “kemajuan positif dalam sikap BOE terhadap stablecoin,” bank sentral tersebut dinilai masih “sangat vokal mengenai risiko stablecoin.”

Salah satu batasan paling kontroversial dalam dokumen itu adalah aturan mengenai “stablecoin ritel sistemik.” Ini didefinisikan sebagai stablecoin yang digunakan secara luas oleh masyarakat untuk pembayaran sehari-hari seperti berbelanja atau menerima gaji.

Bank sentral ingin menetapkan batas kepemilikan sebesar 20.000 pound untuk individu dan 10 juta pound untuk bisnis yang menerimanya sebagai alat pembayaran. Meskipun batas ini lebih tinggi dari proposal sebelumnya, ide membatasi jumlah stablecoin yang boleh dimiliki warga tidak diterima dengan baik oleh sebagian pihak.

Influencer kripto Aleksandra Huk menulis:

“Bank of England ingin membatasi kepemilikan stablecoin hingga £20.000. Siapa yang memberi mereka hak untuk menentukan apa yang boleh kita beli, di mana menyimpan uang, dan berapa banyak yang boleh kita miliki? [...] Ini iklan terbaik untuk privacy coin dan alasan untuk meninggalkan Inggris.”

Ada beberapa pengecualian dalam aturan yang diusulkan. Geoff Richards dari Ontology Network mencatat:

“Proposal ini hanya berlaku untuk stablecoin denominasi pound sterling yang digunakan dalam sistem pembayaran Inggris dan berpotensi menjadi sistemik. Bukan USDT, bukan USDC, bukan token DeFi acak lainnya.”

Ian Taylor dari CryptoUK memahami pendekatan hati-hati BOE, khususnya terkait batas stablecoin:

“Mandat BOE adalah melindungi stabilitas finansial. Pengurangan simpanan di bank akan mengurangi kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit, yang dapat berdampak pada ekonomi. Karena itu mereka melangkah hati-hati.”

Rhodes juga mengatakan bahwa “sebagian besar” stablecoin di Inggris tidak akan termasuk kategori sistemik. Ia mencatat bahwa Mastercard baru diakui sebagai sistem pembayaran sistemik pada 2021. Stablecoin non-sistemik akan berada di bawah regulasi FCA yang lebih longgar.

Masih banyak pekerjaan saat Inggris membuka diri terhadap kripto

Akses stablecoin ke likuiditas bank sentral dan rekening deposito di BOE dianggap sebagai perkembangan positif. Namun perwakilan industri kripto menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Rhodes mengatakan ambang batas stablecoin sistemik masih belum jelas. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan kapan suatu penerbit dianggap cukup besar untuk menimbulkan risiko bagi ekonomi Inggris.

Taylor juga menyoroti sulitnya menegakkan batas kepemilikan stablecoin. Karena seseorang dapat memperoleh stablecoin dari pasar sekunder, bursa, pembayaran gaji, atau transaksi peer-to-peer, pemerintah akan kesulitan memantau jumlah stablecoin yang dimiliki setiap individu.

Secara keseluruhan, “kejelasan dan kecepatan” akan membuat ekosistem stablecoin Inggris lebih kompetitif, kata Arvin Abraham dari Goodwin Procter. Regulator perlu memberi penerbit “jalur yang jelas dan timeline yang dapat diprediksi.”

Namun percepatan bukanlah kekuatan pemerintah Inggris.

Pemerintah telah bekerja pada regulasi kripto sejak 2017 ketika pertama kali menerapkan aturan AML dan KYC untuk bisnis terkait kripto. Kini, delapan tahun kemudian, bank sentral masih menyusun kebijakan berdasarkan masukan industri.