Elon Musk, pendiri SpaceX dan Tesla, sekaligus figur penting dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump, dilaporkan tengah berdiskusi mengenai potensi penerapan teknologi blockchain dalam Department of Government Efficiency (DOGE).

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk mendorong industri aset digital dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah melalui teknologi blockchain.

Menurut laporan Bitcoinist, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, Musk menunjukkan ketertarikannya dalam memanfaatkan teknologi ledger digital untuk merampingkan biaya pemerintahan. Aplikasi blockchain yang diusulkan meliputi:

• Melacak pengeluaran federal,
• Mengamankan data sensitif,
• Memproses pembayaran, dan
• Mengelola infrastruktur pemerintah.

Departemen DOGE, yang dibentuk melalui perintah eksekutif Presiden Trump, bertujuan untuk memodernisasi teknologi dan perangkat lunak federal demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Nama departemen ini sendiri merujuk pada memecoin populer Dogecoin, sebuah cryptocurrency yang beroperasi di blockchain sendiri dan telah menarik perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir.

Keterlibatan Elon Musk dengan Blockchain

Musk telah lama terlibat dalam komunitas blockchain. Orang-orang yang terlibat dalam inisiatif DOGE diketahui telah bertemu dengan perwakilan dari berbagai blockchain publik untuk mengevaluasi kapabilitas teknologi mereka.

Inisiatif DOGE ini juga merupakan bagian dari visi Trump pada kampanye 2024, dengan fokus mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan mengatasi defisit nasional yang terus membesar. Salah satu sekutu Musk bahkan telah mempresentasikan beberapa aplikasi blockchain kepada pejabat transisi Trump, menyoroti potensi teknologi ini untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi keuangan.

Meskipun konsep penggunaan blockchain untuk fungsi pemerintah menarik, tantangan besar tetap ada. Blockchain publik, seperti yang digunakan untuk Bitcoin atau Solana, beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang pengendalian data.

Campbell Harvey, profesor keuangan dari Universitas Duke, memperingatkan bahwa pemerintah yang menggunakan blockchain publik mungkin kehilangan sebagian kontrol atas data mereka. Sementara itu, blockchain privat, seperti yang pernah dieksplorasi oleh perusahaan besar seperti Walmart, sering menghadapi tantangan dalam tata kelola dan efisiensi.

Sam Hammond, kepala ekonom di Foundation for American Innovation, mencatat bahwa meskipun blockchain dapat memberikan transparansi dalam pelacakan pengeluaran pemerintah, sistem basis data tradisional mungkin memberikan hasil serupa dengan komplikasi yang lebih sedikit.