Partai Kecil Spanyol Usulkan Pajak Kripto 47 Persen dalam ‘Serangan terhadap Bitcoin’
Kelompok parlemen Sumar di Spanyol telah mengajukan amendemen untuk mereformasi tiga undang-undang perpajakan utama yang berdampak pada aset kripto — yaitu Undang-Undang Pajak Umum, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Warisan & Hadiah, menurut laporan media lokal.
Usulan ini akan mengubah cara keuntungan crypto dikenakan pajak, memindahkan laba dari kategori aset non-instrumen keuangan ke dalam kelompok pajak penghasilan umum. Hal ini berpotensi menaikkan tarif pajak tertinggi menjadi 47%, dibandingkan tarif saat ini sebesar 30% untuk kategori tabungan, sementara menetapkan pajak tetap 30% untuk perusahaan pemegang aset kripto, demikian laporan CriptoNoticias pada Selasa.
Sumar adalah aliansi politik kiri yang memiliki 26 dari 350 kursi Kongres Deputi Spanyol pada awal 2024. Koalisi ini juga merupakan mitra junior dalam pemerintahan bersama Partai Sosialis.
Rencana dari kelompok kiri tersebut juga mewajibkan Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) untuk membuat sistem visual “lampu lalu lintas risiko” bagi aset kripto yang harus ditampilkan di platform investor.
Aset Kripto Diusulkan Menjadi Aset yang Bisa Disita
Elemen lain yang memicu kontroversi adalah usulan untuk mengklasifikasikan semua aset kripto sebagai aset yang dapat disita. Pengacara Cris Carrascosa mengatakan di X bahwa aturan ini tidak dapat diterapkan, terutama untuk token seperti Tether (USDT) yang tidak dapat disimpan oleh kustodian teregulasi sesuai aturan MiCA.
Kritikus Menyebutnya Serangan terhadap Bitcoin
Ekonom dan penasihat pajak José Antonio Bravo Mateu mengecam usulan ini sebagai “serangan yang tidak berguna terhadap Bitcoin.” Ia berpendapat bahwa aturan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang aset terdesentralisasi.
Ia menegaskan bahwa Bitcoin yang disimpan secara mandiri (self-custody) tidak dapat disita atau dipantau seperti aset keuangan tradisional.
“Satu-satunya hal yang dicapai dari aturan ini adalah membuat pemegang Bitcoin di Spanyol ingin pindah negara ketika harga BTC naik cukup tinggi hingga mereka tidak peduli lagi apa yang dikatakan politisi,” ujarnya.
Sementara itu, dua inspektur pajak, Juan Faus dan José María Gentil, justru mengusulkan rezim pajak khusus yang lebih menguntungkan untuk Bitcoin (BTC). Usulan mereka memungkinkan wajib pajak memisahkan wallet dan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang, dengan penyesuaian nilai saat memindahkan aset antar-wallet untuk mencegah manipulasi pajak.
Otoritas pajak Spanyol telah lama memperingatkan pemegang kripto. Mereka mengirim 328.000 surat peringatan untuk pajak kripto tahun fiskal 2022, dan meningkat menjadi 620.000 surat pada tahun berikutnya.
Jepang Usulkan Pajak Flat 20%
Di sisi lain, Jepang tengah mempertimbangkan reformasi pajak yang justru meringankan beban investor kripto.
Daripada mengenakan pajak keuntungan kripto sebagai “pendapatan lainnya” dengan tarif hingga 55%, Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) mendorong penerapan pajak flat 20%, menyelaraskan kripto dengan pajak keuntungan modal pada saham.
Langkah ini akan membuat Jepang lebih kompetitif bagi trader dan pelaku industri aset digital.
