Bank-bank di Amerika Serikat kini diperbolehkan untuk melayani pelanggan di industri kripto, selama mereka memahami dan dapat mengelola risikonya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, dalam konferensi pers pada hari Rabu (29/1/2025).

“The Fed tidak menentang inovasi,” kata Powell. “Bank-bank dapat melayani pelanggan kripto dengan syarat mereka memahami dan dapat mengelola risikonya.”

Powell menegaskan bahwa sejumlah bank yang berada di bawah pengawasan The Fed telah menangani pelanggan di sektor kripto. Namun, ia mengakui bahwa standar kepatuhan bagi bank yang terlibat dalam aktivitas kripto memang lebih ketat dibandingkan sektor lain.

Pernyataan Powell muncul hanya beberapa hari setelah DPR AS memulai penyelidikan terkait dugaan pemutusan layanan perbankan terhadap perusahaan kripto selama pemerintahan Presiden Joe Biden, yang dikenal dengan sebutan "Operation Choke Point 2.0".

Investigasi ini dipimpin oleh Rep. James Comer (R-KY), Ketua House Oversight Committee, yang menyelidiki apakah individu dan entitas industri kripto secara tidak adil kehilangan akses ke sistem keuangan karena kebijakan perbankan yang bias.

Nic Carter, mitra di Castle Island Ventures, menyebut pernyataan Powell sebagai “pergeseran besar” dalam kebijakan perbankan AS terhadap industri kripto. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Coinbase, Paul Grewal, menilai pernyataan Powell sebagai angin segar.

“Apa yang saya dengar dari Jay Powell adalah: Bank kini bebas mengelola risiko dari kripto, seperti halnya mereka mengelola risiko di industri lain,” ujar Grewal.

Meski memberi lampu hijau bagi bank untuk melayani pelanggan kripto, Powell menekankan bahwa bank tetap harus berhati-hati jika ingin menyediakan layanan berbasis kripto langsung kepada pelanggan.

“Jika Anda memilih untuk menjalankan aktivitas kripto dalam bank—yang berada dalam jaminan keuangan federal dan asuransi simpanan—maka Anda harus memastikan bahwa layanan tersebut aman dan stabil,” tegasnya.

Pernyataan Powell muncul setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mencabut aturan akuntansi kontroversial Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 121, yang selama ini mengharuskan bank memperlakukan aset digital sebagai kewajiban dalam neraca keuangan mereka. Aturan ini dianggap menghambat adopsi kripto oleh bank.

Selain itu, dokumen yang diperoleh Coinbase melalui Freedom of Information Act (FOIA) mengungkap bahwa Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) telah mencegah bank-bank AS menawarkan layanan kripto dalam setidaknya 23 kasus sejak Maret 2022. Salah satu dokumen menunjukkan bahwa FDIC meminta sebuah bank untuk menghentikan semua aktivitas terkait aset kripto setelah berencana menyediakan layanan jual-beli Bitcoin bagi pelanggan.