Miner Bitcoin Tiongkok masih mendominasi jaringan global, terlepas dari fakta bahwa pemerintah di negara itu memberlakukan larangan crypto.

Menurut Ki Young Ju, pendiri dan CEO CryptoQuant, lebih dari 55% jaringan mining Bitcoin masih berada di bawah kendali kelompok penambangan Tiongkok. Sementara itu, miner AS hanya mengelola sekitar 40% jaringan.

Dalam postingan X pada hari Senin (23/09) Ju mengatakan bahwa miner pool AS lebih melayani penambang institusional, sedangkan rekan-rekan mereka di Tiongkok cenderung mendukung penambang yang lebih kecil di Asia.

Kehadiran signifikan Tiongkok di lanskap penambangan Bitcoin sungguh mengejutkan, terutama karena negara tersebut memberlakukan larangan menyeluruh terhadap penambangan dan perdagangan pada tahun 2021.

Ke depannya, pemerintah Tiongkok berencana untuk mengubah peraturan Anti Pencucian Uang (AML) pada tahun 2025 untuk menyertakan transaksi aset kripto, sebagai tanggapan atas tuntutan pengawasan yang lebih ketat. 

Para ahli yang terlibat dalam diskusi tentang perubahan ini mengindikasikan bahwa meskipun cakupan undang-undang AML sangat luas, draf awal akan fokus pada masalah-masalah yang mendesak.

Salah satunya, akan memperketat kontrol pada upaya pengguna yang berusahan menghindari pelarangan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko pencucian uang dalam kripto.

CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, baru-baru ini menyebutkan di X bahwa laporan menunjukkan bahwa China dapat "mencabut larangan" Bitcoin pada akhir tahun 2024.