Aplikasi perpesanan Telegram telah melakukan pembaruan signifikan terhadap kebijakan privasinya. Kedepannya, mereka akan mulai membagikan data pengguna kepada pihak berwenang jika mereka memiliki permintaan hukum yang sah.

Menurut pengumuman CEO Telegram, Pavel Durov, data yang akan mereka bagikan adalah  alamat IP dan nomor telepon pengguna yang melanggar aturan aplikasi.

Perubahan kebijakan ini terjadi pada 24 Agustus, sebulan setelah Durov ditangkap di Prancis. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam pedoman pengguna Telegram setelah adanya kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan platform tersebut untuk kegiatan ilegal. 

Namun, pembaruan kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna, mengingat hal itu bertentangan dengan prinsip dasar Telegram.

Anndy Lian, seorang penulis dan pakar blockchain mengatakan bahwa keputusan Telegram menyoroti ketegangan yang terjadi antara kepatuhan regulasi dan perlindungan data pengguna.

"Kekhawatirannya adalah kepatuhan tersebut dapat menjadi preseden, mendorong layanan lain yang berfokus pada privasi untuk mengikutinya, sehingga mengikis standar privasi yang diharapkan pengguna,” katanya.

Akan tetapi, terlepas dari kekhawatiran privasi pengguna, tujuan Telegram adalah untuk mengekang aktivitas kriminal di platform tersebut dan merupakan bagian dari upaya Durov untuk membuat Telegram lebih aman.

“Langkah-langkah ini seharusnya dapat mencegah para pelaku kejahatan. Pencarian Telegram dimaksudkan untuk mencari teman dan menemukan berita, bukan untuk mempromosikan barang-barang ilegal. Kami tidak akan membiarkan pelaku kejahatan membahayakan integritas platform kami yang digunakan oleh hampir satu miliar pengguna," kata Durov.

Telegram adalah aplikasi perpesanan daring terpopuler keempat di dunia, dengan lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan per April 2024, menurut Statista.